uu no 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. uu no 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian

 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIANuu no 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian  6 tahun 1997 dan PP No

207); d. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Kembali ke Deksripsi RegulasiDicabut dengan : UU No. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999; Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989;ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ID – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. U. Mengingat : 1. Sedangkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang merupakan Pegawai negeri antara lain: Pegawai Negeri Sipil,. 12 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Sekarang pengantaran barang bukti tilang Kejari Denpasar bisa lewat Etilang. Meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah di cabut dan diganti dengan UU No. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 8 Tahun 1974 Judul Undang-undang (UU) tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Ditetapkan Tanggal 06 November. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hal tersebut tertuang dalam pasal 31 UU No. 3. NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. MASAKERJA GAJIPOKOKBERDASARKAN NO GOLONGAN PPNO. 1974, 6 Aturan Pemerintahan, 2 Keputusan Presiden. Undang-Undang No. Mata Kuliah: Hukum Kepegawaian LEVEL KOMPETENSI IV PENGGOLONGAN PEGAWAI NEGERI Waktu: Minggu IV, pertemuan ke- 4 SUB-SUB KOMPETENSI : a. Nama: Lintang Satria Putra. UU No. 169, TLN NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS 3. 43 Th. Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun JandaIDuda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906); 2. perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. 1. 8 Tahun 1974 jo. It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser. No. Peraturan Pemerintah No. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil. 8 Tahun 1974: Tahun: 1974: Tentang: Pokok-pokok Kepegawaian: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil TUN Kepegawaian : Materi Muatan Pokok: Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara untuk. UU Kepegawaian 1999, UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi dalam UU ASN pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh UU Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan. Gambar 1. Perubahan- perubahan tersebut terjadi pada pasal- pasal berikut. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti, dan akhirnya pada tahun 2014 Pemerintah IndonesiaUU No. 42 tahun 2004 ttg kode etik PNS; UU no. Dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian e. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jenis Pegawai Negeri diubah menjadi anggota TNI dan anggota Kepolisian saja. Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian . 10 tahun 2008;. 43 Tahun 1999 pasal 1 angka 8 adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia. bahwa dalam rangka usaha. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan. Muchtar(2016) Prinsip Etika Profesi. 3. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; Mencabut : UU No. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5 PP No. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu pembangunan aparatur NegaraPada tahun 1974, UU Nomor 18 Tahun 1961 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. produk hukum: undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 1961 No. UU No. PAN/3/2003 tanggal 28 Maret 2003I. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian UU No. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok kepegawaian adalah. Prinsip Tanggung Jawab; 2. HAK Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan akuntabel, maka setiap PNS diberikan hak sebagai berikut: 1) Memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya (pasal 7 ayat (1) UU No. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. bahwa dalam rangka usaha. 37 Tahun 2004 Tentang larangan Pegawai Negeri Sipil berpartai politik, bertujuan mengatur perpolitikan di Indonesia agar tidak terulang pada masa orde baruUU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan. (0331) 333-532 Fax. No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. Maka, ditetapkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 46 tahun 2011Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepe- gawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3041),. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Fungsi Kode Etik Profesi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara. tanggung jawab. UU No. 8 Tahun 1974 akan disajikan dalam gambar 1. Pejabat Penilai Kompetensi adalah pejabat yang. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pelamaran paling tinggi 35 tahun dan 40 tahun untuk jabatan tertentu, PPPKI. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KepegawaianTentang Kami ; SIP Law Firm ; Remember me. UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian UU No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS; PP No. TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. djvu). Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. UU RI No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturanTahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) menetapkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KepegawaianUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);. Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : UU_no_43_th_1999. KMA No. Dicabut Oleh : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; Mencabut : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang. Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun. PENJELASAN UMUM. Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun. pdf. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa untuk rnewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung. 15 tahun 1993 , PP No. UU No. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. • UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan. PENGERTIAN. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN. Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut. 8 Th. Pegawai Negeri Sipil Pusat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian ; UU No. UU Pokok pokok Kepegawaian Perubahan No 43 Th 1999. Berikut ini beberapa poin penting yang dibahas dalam UU Nomor 8 Tahun 1974: undang-undang republik indonesia . Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA. Undang-Undang No. 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian” kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, yaitu:. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Read more Peraturan Rektor 24 Maret 2014. c. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. mencabut undang-undang nomor 21 tahun 1952 tentang menetapkan "undang-undang darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai republik. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. PENGERTIAN. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi g. 43 of 1999 on the Amendment of Act No. 3890, LL SETNEG : 11 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ABSTRAK: 31-Oct-2011 s/d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3041), sebagairnana telah diubah dengan Undang-. Kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku serta juga perbuatan didalam. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. Di samping Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Status: Hanya untuk pelanggan Pokok-pokok Kepegawaian Ditetapkan: 06 November 1974 Berlaku: 06 November 1974. Isi Singkat. Tentang Kami. Tetapi faktanya paska reformasi. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah. b. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah T. Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat: 1. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata dan berkesinambungan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai. Undang-Undang No. 8/1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pedoman. di dalam UU 15/2004 maupun dalam PP 11/2017 tidak terdapat definisi mengenai PNS daerah. Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut : 1. NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spiritual, diperlukan. untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Undang-Undang RI No. tentang . 3041, LL SETNEG : 17 HLM. Undang-Undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Nomor 8 Tahun 1974, Tanggal 31-Oct-2011 . 8 Tahun 1974 Jo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Diubah dengan : UU No. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Baca juga: Cara Menyusun Neraca Pegawai. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku serta juga perbuatan didalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. B.